Beranda Artikel [SIARAN PERS] LKPP Dampingi Pengadaan Lima Kementerian Beranggaran Besar


[SIARAN PERS] LKPP Dampingi Pengadaan Lima Kementerian Beranggaran Besar

Posted at, 15 Februari 2019 - 10:41:49 WIB

[SIARAN PERS]

LKPP Dampingi Pengadaan Lima Kementerian Beranggaran Besar

Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan lima kementerian beranggaran besar yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pertanian,  menyepakati kerjasama pemanfaatan e-katalog sektoral dalam proses pengadaan barang/jasa. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala LKPP dan lima menteri, Jumat (15/2) di Gedung LKPP, Jakarta. Turut menyaksikan, Menteri Dalam Negeri dan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang.

Terimplementasinya e-katalog sektoral di lima kementerian besar menjadi ukuran keberhasilan Aksi Pencegahan Korupsi 2019-20120 seperti tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh KPK, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Staf Kepresidenan, Desember lalu. Terbitnya SKB tersebut untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Beberapa produk yang rencananya akan diimplementasikan ke dalam e-katalog sektoral oleh masing-masing kementerian sesuai kewenangannya antara lain obat-obatan, alat kesehatan, bus, bantalan kereta api, bibit tanaman, alat mesin pertanian, alat peraga pendidikan dan buku pengayaan untuk dana bantuan operasional sekolah (BOS). Implementasi e-katalog sektoral (dan e-katalog daerah) menjadi bagian dari aksi peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa.

Pengelolaan e-katalog sektoral dilimpahkan ke masing-masing kementerian sementara e-katalog daerah ke pemerintah daerah. Namun semua produk nantinya tetap ditayangkan dalam sistem e-katalog LKPP. Dengan adanya swakelola secara mandiri oleh sektor kementerian dan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan pemilihan waktunya.

Antusiasme kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam memanfaatkan « belanja cepat cara tepat » melalui e-katalog dengan cara e-purchasingterus meningkat terlihat dari nilai transaksi e-purchasing tahun 2018 sebesar 54,89 Triliun (Rupiah) mengalami kenaikan sebesar 10% dibanding tahun sebelumnya sebesar 49,72 Triliun (Rupiah). Selain itu, e-purchasing juga menawarkan lingkungan pengadaan yang aman, transparan, dan akuntabel, dimana setiap tahapannya telah terekam dalam sistem elektronik sehingga data dan informasi yang tercatat dapat dimonitor dan dievaluasi bersama.

Inovasi LKPP melaksanakan inisiatif strategis tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan pengadaan yaitu meningkatkan peran serta usaha kecil, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, dan pengadaan yang berkelanjutan serta mengembangkan perekonomian nasional dan daerah.

Sinergi yang optimal dengan penandatanganan nota kesepahaman lima kementerian secara bersama diharapkan mampu memberikan semangat positif pada sektor kementerian dan pemerintah daerah lainnya untuk mengikuti jejak langkah penggunaan e-katalog sektoral dan e-katalog daerah, sehingga akselerasi perluasan implementasi di tingkat pusat dan daerah dapat mendukung terwujudnya tata kelola sistem pengadaan yang andal, berkualitas, dan profesional demi pemenuhan pelayanan publik yang lebih baik.

Sumber :
Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah ( LKPP RI )
www.lkpp.go.id