Beranda Artikel Protokol Verisikasi Dokumen Pelaku Usaha pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL)


Protokol Verisikasi Dokumen Pelaku Usaha pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL)

Posted at, 22 April 2020 - 08:42:35 WIB

Protokol Verifikasi Dokumen Pelaku Usaha pada LPSE

Proses verifikasi dokumen pelaku usaha pada LPSE dilakukan secara daring sesuai dengan prosedur verifikasi dalam Surat Edaran Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Protokol Verifikasi Dokumen Pelaku Usaha pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

 

Protokol Verifikasi Dokumen Pelaku Usaha pada SIMPeL

Proses verifikasi dokumen Pelaku Usaha pada SIMPeL yang semula dilakukan dengan tatap muka diubah dengan verifikasi dokumen secara daring dengan tahapan sebagai berikut:

 

1.     Pejabat Pengadaan (PP) meminta Admin Satker/Admin Agency untuk melaksanakan verifikasi dokumen Pelaku Usaha secara daring dengan menyampaikan identitas dan nomor telepon Pelaku Usaha serta surat pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menjelaskan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut tidak dapat ditunda;

 

2.     Admin Satker/Admin Agency melaksanakan verifikasi dokumen Pelaku Usaha secara daring dengan mekanisme sebagai berikut:

 

a.    menghubungi Pelaku Usaha;

b.    membuat jadwal pelaksanaan verifikasi dokumen melalui video call bersama Pelaku Usaha; dan

c.    memeriksa kesesuaian dokumen yang telah diunggah Pelaku Usaha pada SIMPeL dengan dokumen asli Pelaku Usaha yang diperlihatkan melalui video call.

 

3.     Pelaksanaan video call dan hasil foto dokumen asli harap didokumentasikan sebagai bukti pelaksanaan verifikasi dokumen Pelaku Usaha telah dilakukan secara daring;

 

4.     Dalam hal proses verifikasi dokumen melalui video call menyatakan bahwa dokumen yang diunggah Pelaku Usaha pada SIMPeL telah lengkap dan sesuai, Pelaku Usaha menyerahkan salinan digital dokumen-dokumen sebagai berikut:

a.    formulir keikutsertaan;

b.    surat kuasa (apabila ada); dan

c.    surat penunjukan admin Pelaku Usaha.

 

5.     Admin Satker/Admin Agency mengisi formulir verifikasi serta menyerahkan salinan digital formulir verifikasi kepada Pelaku Usaha;

 

6.     Admin Satker/Admin Agency mengunggah dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan formulir verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 ke dalam SIMPeL;

 

7.     Admin Satker/Admin Agency mengaktifkan akun Pelaku Usaha pada SIMPeL;

 

8.     Pada saat status keadaan tertentu darurat bencana akibat Virus Corona yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah berakhir, Pelaku Usaha wajib menyerahkan salinan fisik dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Admin Satker/Admin Agency;

 

9.     Dalam hal diperlukan, Admin Satker/Admin Agency dapat melakukan verifikasi ulang secara tatap muka setelah status keadaan tertentu darurat bencana akibat Virus Corona yang ditetapkan oleh BNPB telah berakhir; dan

 

10.  Dalam hal Pejabat Pengadaan (PP) tidak meminta Admin Satker/Admin Agency untuk melaksanakan verifikasi dokumen Pelaku Usaha secara daring sebagaimana dimaksud pada angka 1, Admin Satker/Admin Agency menunda pelaksanaan proses verifikasi dokumen Pelaku Usaha sampai status keadaan tertentu darurat bencana akibat Virus Corona yang ditetapkan oleh BNPB telah berakhir.

 

Pembuktian Kualifikasi

Proses pembuktian kualifikasi pada pemilihan penyedia dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi pada Pemilihan Penyedia dalam Masa Wabah Virus Corona (COVID-19).

 

Sarana dan Prasarana Pendukung

Pimpinan satuan kerja yang bersangkutan wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung efektivitas dan kelancaraan pelaksanaan prosedur verifikasi dokumen Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B serta prosedur pembuktian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf C.

 

Masa Penerapan

Perubahan prosedur verifikasi dokumen Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B serta prosedur pembuktian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf C berlaku sampai dengan:

1.     status keadaan tertentu darurat wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia telah berakhir sesuai dengan penetapan Kepala BNPB; atau

2.     adanya penetapan kebijakan baru oleh instansi yang berwenang.

------------------------------

UNDUH SURAT Disini